Main Article Content
Abstract
The government has the authority to determine wage policies relating to the relationship between workers and employers and provide protection to workers, including through minimum wage instruments, which are regulated through the Labor Law and its implementing regulations. The formation of statutory regulations is formed through a political-legal process that cannot be separated from the influence between the parties with an interest in it. If you look at the current condition of workers in Indonesia, they are still very weak and marginalized because the wages they receive are still relatively unable to keep up with the increasing needs for life. Through this article, the author wants to examine how national legal politics influence Indonesian employment system policies and what factors influence the calculation of minimum wages. This research is a type of doctrinal legal research using normative juridical methods with a descriptive analytical approach and analyzed qualitatively, by examining the laws that apply in Indonesia through statutory regulations related to workers' wages. The results of this research show, firstly, that legal politics influences Indonesian labor regulations. It can be seen that labor regulations not only regulate workers and employers but also cover issues of the economic system and political system. Second, minimum wages are determined based on economic and employment conditions with calculations that focus on economic variables and certain indices symbolized by alpha. Determining minimum wages as a policy line aims to create decent living needs for workers and their families in order to protect workers' rights and avoid arbitrary actions by companies, as well as encouraging economic growth in each region.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Arliman, L. (2017). Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Selat, 5(1), 74-87.
- Fajar, M., & Achamad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Fauzi, F. A. (2023). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 8 JUNI
- Fudge, J. The future of the standard employment relationship: Labour law, newinstitutional economics and old power resource theory. Journal of Industrial Relations, Vol. 59, Issue 3, https://doi.org/10.1177/0022185617693877
- Hendrastomo, G. (2010). Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi. Jurnal Informasi, 16(2), 1-16.
- Hidayat, A. (2013, November). Pancasila sebagai kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional. In disajikan dalam seminar Nasional Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan dalam RUU Tenaga Kesehatan, Makalah, UNIKA Semarang.
- https://poltekharber.ac.id/berita/dinamika-kebijakan-baru-peraturan-upah-minimum
- https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjelasannya-lt64e34fbeddd4f/,
- John Rawls, A Theory Of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(1), 43-57.
- Milano, A. (2016). Politik Hukum Pengupahan: Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni.
- Moh. Mahfud MD. (2014). Politik Hukum di Indonesia, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nanda, F. W., & SAFA’AT, R. A. C. H. M. A. D. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Portal Garuda (Mei, 2015).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Upah Minumum
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai mana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan
- Rahardjo, S. (1990). Ilmu Hukum, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rusito, R., & Supriyo, D. A. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 26(1), 45-51.
- Setiadji, B. (2002). Upah Antar Industri Indonesia, Muhammadyah University Press, Surakarta.
- Soepomo, I. (1990). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
- Sri Lestari, V. N., & Cahyono, D. (2017). Sistem Pengupahan di Indonesia. Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 8(2), 144-153.
- Sudiarta, K., & Putra, I. B. W. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum. Journal Ilmu Hukum, 3.
- Suwarto. 2003. Hubungan Industrial dalam Praktik. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
- Syaukani, I., & Thohari, A. (2014). Dasar-Dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar, A. (2012). Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pekerja pada Industri Manufaktur di Kota Makassar. Jurnal Aplikasi Manajemen, 10(2), 406-418.
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Zaeni, A. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
References
Arliman, L. (2017). Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Selat, 5(1), 74-87.
Fajar, M., & Achamad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Fauzi, F. A. (2023). Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 8 JUNI
Fudge, J. The future of the standard employment relationship: Labour law, newinstitutional economics and old power resource theory. Journal of Industrial Relations, Vol. 59, Issue 3, https://doi.org/10.1177/0022185617693877
Hendrastomo, G. (2010). Menakar kesejahteraan buruh: memperjuangkan kesejahteraan buruh diantara kepentingan negara dan korporasi. Jurnal Informasi, 16(2), 1-16.
Hidayat, A. (2013, November). Pancasila sebagai kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional. In disajikan dalam seminar Nasional Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan dalam RUU Tenaga Kesehatan, Makalah, UNIKA Semarang.
https://poltekharber.ac.id/berita/dinamika-kebijakan-baru-peraturan-upah-minimum
John Rawls, A Theory Of Justice (Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1(1), 43-57.
Milano, A. (2016). Politik Hukum Pengupahan: Suatu Kajian Terhadap Penetapan Upah Minimum Kabupaten, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni.
Moh. Mahfud MD. (2014). Politik Hukum di Indonesia, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Nanda, F. W., & SAFA’AT, R. A. C. H. M. A. D. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Portal Garuda (Mei, 2015).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Upah Minumum
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai mana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan
Rahardjo, S. (1990). Ilmu Hukum, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
Rusito, R., & Supriyo, D. A. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 26(1), 45-51.
Setiadji, B. (2002). Upah Antar Industri Indonesia, Muhammadyah University Press, Surakarta.
Soepomo, I. (1990). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
Sri Lestari, V. N., & Cahyono, D. (2017). Sistem Pengupahan di Indonesia. Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 8(2), 144-153.
Sudiarta, K., & Putra, I. B. W. (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Upah Minimum. Journal Ilmu Hukum, 3.
Suwarto. 2003. Hubungan Industrial dalam Praktik. Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
Syaukani, I., & Thohari, A. (2014). Dasar-Dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Umar, A. (2012). Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pekerja pada Industri Manufaktur di Kota Makassar. Jurnal Aplikasi Manajemen, 10(2), 406-418.
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zaeni, A. (2007). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.