Main Article Content
Abstract
-Based on the provisions of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation that the omnibus law method is carried out in the planning process contained in the Regional Regulation Formation Program. The functions of regional regulations are: first, to carry out regional autonomy and co-administration, and secondly to accommodate special regional conditions and thirdly as an instrument for elaborating higher laws and regulations. Then the authority to form Regional Regulations is in the hands of Regional Governments, Regional Governments include Regional Governments. Research problems discuss the omnibus law method in forming regional regulations and the inhibiting factors of the omnibus law method in forming regional regulations. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results of the research on drafting laws and regulations using the omnibus law method use the process of forming laws and regulations which include the stages of planning, drafting, discussing, validating/stipulating, enacting and disseminating. And the inhibiting factor for the omnibus law method in the formation of the first regional regulations was the lack of competent drafters of laws and regulations in drafting regional laws and regulations. Second, there are no implementing regulations governing the procedures for establishing regional regulations using the omnibus law method. And third, there is no obligation for regions to use the omnibus law method in forming regional regulations.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22-24.
- Andi Bau Inggit AR. 2019. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Restorative Justice, 3 (1), 2-3.
- Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi; Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2015, hlm 13-14.
- Idul Rishan, Inkompabilitas Metode Omnibus Law sebagai Upaya Penyederhanaan Regulasi, Proposal Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa, Yogyakarta, 2021, hlm.10.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 6.
- Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020, 2020, hlm. 24.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturna Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
References
Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22-24.
Andi Bau Inggit AR. 2019. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Restorative Justice, 3 (1), 2-3.
Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi; Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 2015, hlm 13-14.
Idul Rishan, Inkompabilitas Metode Omnibus Law sebagai Upaya Penyederhanaan Regulasi, Proposal Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa, Yogyakarta, 2021, hlm.10.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 6.
Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 1, April 2020, 2020, hlm. 24.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturna Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.