Main Article Content
Abstract
This study aims to find out the problems that occur related to the appointment and dismissal of village officials, provide suggestions regarding problems in South Sukadana Village and Bumi Nabung Village, and find solutions to differences in norms related to the laws and regulations governing the appointment and dismissal of village officials. This research is a legal research using a normative writing method using a statutory approach and empirically using a direct field investigation approach by conducting interviews with the South Sukadana Village Head, Bumi Nabung Village Head and Sukadana Sub-District Head. Based on the results of the study, there was an expansion of norms which then caused problems in each village in terms of recommendations issued by the sub-district head. The problem dragged on and there was a temporary stagnation of the wheels of government in South Sukadana Village and Bumi Nabung Village.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Al Khanif dkk, 2017 Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, Yogyakarta LKiS
- Asshiddiqie J. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Negara Demokrasi. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bilal Dewansyah. 2014. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. HukumOnline.com. diakses dengan Internet. pada 16-06-2021. 23:56.
- Enrico Simanjuntak, 2018, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika.
- I Gede AB Wiranata. 2018 Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Bidang Hukum. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower Publishing.
- Moh. Mahfud MD,2010 Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan Jakarta, Rajawali Pers.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Jakarta, (Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No.2), diakses mengguanakan Internet pada 14-08-2021 14:01
- Ni Luh Gede Astariyani 2016, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan Oranisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Denpasar, Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (naskah akademik), diakses menggunakan internet, pada 9-02-2022, pukul 18:53
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 11 LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
- Rudi, R. (2012). Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 6(3).
- Rudy, dkk. 2018 Model Social Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan Di Daerah. Bandar Lampung. Aura. 2018. Hlm. 17. Diakses pada 17-03-2022.
- Siti Khoiriah, 2020, Manajemen Perpustakaan Desa, Lampung, Graha Ilmu.
- Tesano, 2021 Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tesis) Di Aksesn Dengan Internet Pada 24-02-2022 Pukul 19:50
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
- Virginia Usfunan. 2020. Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, Bali, Universitas Udayana Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017.Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zulkarnain Ridlwan, 2013 Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7
References
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
Al Khanif dkk, 2017 Pancasila dalam Pusaran Globalisasi, Yogyakarta LKiS
Asshiddiqie J. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Negara Demokrasi. Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
Bilal Dewansyah. 2014. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. HukumOnline.com. diakses dengan Internet. pada 16-06-2021. 23:56.
Enrico Simanjuntak, 2018, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika.
I Gede AB Wiranata. 2018 Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Bidang Hukum. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower Publishing.
Moh. Mahfud MD,2010 Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan Jakarta, Rajawali Pers.
Nyimas Latifah Letty Aziz, 2016, Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa, Jakarta, (Jurnal Penelitian Politik | Volume 13 No.2), diakses mengguanakan Internet pada 14-08-2021 14:01
Ni Luh Gede Astariyani 2016, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan Oranisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Denpasar, Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, (naskah akademik), diakses menggunakan internet, pada 9-02-2022, pukul 18:53
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 11 LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Rudi, R. (2012). Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 6(3).
Rudy, dkk. 2018 Model Social Justice Assesment Dalam Pembentukan Peraturan Di Daerah. Bandar Lampung. Aura. 2018. Hlm. 17. Diakses pada 17-03-2022.
Siti Khoiriah, 2020, Manajemen Perpustakaan Desa, Lampung, Graha Ilmu.
Tesano, 2021 Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Tesis) Di Aksesn Dengan Internet Pada 24-02-2022 Pukul 19:50
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan
Virginia Usfunan. 2020. Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang, Bali, Universitas Udayana Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8
Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
Yusnani Hasyimzoem, dkk, 2017.Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta. Rajawali Pers.
Zulkarnain Ridlwan, 2013 Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7