Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Kolaka Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in preventing the practice of money politics in the 2024 election and identify its inhibiting factors. This study uses a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach. Primary data was obtained through direct interviews with members of the Kolaka Regency Bawaslu, while secondary data came from official documents, laws and regulations, and related literature. The results of the study show that although Bawaslu has carried out its supervisory duties, challenges such as limited human resources, low legal awareness of the community, and obstacles in proving the practice of money politics are significant obstacles in prevention. This study provides recommendations to increase the capacity of Bawaslu and strengthen the role of the community in reporting violations.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
- Adrian Rivalni. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 2-3.
- Ahmad Khoirul Umam. (2006). Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Semarang: Rasail.
- Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 14(03), 592-606.
- Andi Mulyadi. Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 Di Kota Sukabumi. Jurnal Hukum, 6(1), 122-123.
- Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI, 5(1), 29-41.”
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.
- Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. Jurnal Politikom Indonesiana, 5(1), 25-36.
- Faljurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.
- Gunawan Suswanto. (2016). Mengenal Penegak Demokrasi. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, A., at al. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(1), 176-189.
- Moh. Mahfud MD. (2009). Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141-152.
- Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Rechtens, 13(2), 261-284.
- Saputra, A. E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law.
- Syafa’at Anugrah, et al. (2018). Pendidikan Pancasila. Parepare: Sampan Institute.
- Thahjo Kumolo. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. Bandung: PT Mizan Publika.
- Yusuf, A., et al. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. Indonesian Journal of Legality of Law, 7(1), 104-108.
References
Adrian Rivalni. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 2-3.
Ahmad Khoirul Umam. (2006). Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia. Semarang: Rasail.
Amal, I. (2022). Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 14(03), 592-606.
Andi Mulyadi. Evaluasi Kinerja Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pada Pemilu 2019 Di Kota Sukabumi. Jurnal Hukum, 6(1), 122-123.
Cahyadi, R., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas KPK RI, 5(1), 29-41.”
Cholid Narbuko & Abu Achmadi. (2003). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.
Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. Jurnal Politikom Indonesiana, 5(1), 25-36.
Faljurrahman Jurdi. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.
Gunawan Suswanto. (2016). Mengenal Penegak Demokrasi. Jakarta: Erlangga.
Maulana, A., at al. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(1), 176-189.
Moh. Mahfud MD. (2009). Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.
Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141-152.
Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Rechtens, 13(2), 261-284.
Saputra, A. E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law.
Syafa’at Anugrah, et al. (2018). Pendidikan Pancasila. Parepare: Sampan Institute.
Thahjo Kumolo. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. Bandung: PT Mizan Publika.
Yusuf, A., et al. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. Indonesian Journal of Legality of Law, 7(1), 104-108.